Ketatanegaraan Indonesia

Oleh: Siti Fatimah
PGSD Kelas H

A. LATAR BELAKANG SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lan. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional.

Sejak awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD itu sesungguhnya tidaklah dimaksudkan sebagai undang-undang dasar yang bersifat permanen. Ir. Soekarno yang mengetuai sidang-sidang pengesahan UUD itu dengan tegas menyebutkan bahwa UUD 1945 itu adalah undang-undang dasar sementara. jika keadaan telah memungkinkan, akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan menyusun undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Aturan Tambahan UUD 1945 telah secara implisit menyebutkan bahwa UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu, hanya akan berlaku 12 bulan lamanya. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, Presiden sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun segala peraturan dan membentuk lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945, termasuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam 6 bulan setelah MPR terbentuk, majelis itu sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang dasar yang baru.
Pemahaman dan penafsiran terhadap ketentuan Aturan Peralihan di atas, didasarkan atas notulen perdebatan dalam rapat-rapat pengesahan UUD 1945, yang menjadi latar belakang perumusan ketentuan Aturan Peralihan itu. Pemahaman itu didukung pula oleh fakta sejarah, dengan diterbitkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang menyerukan kepada rakyat untuk membentuk partai politik dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, yang akan dilaksanakan tanggal 1 Februari 1946. Dalam maklumat itu antara lain dikatakan bahwa pemilu diperlukan agar pemerintahan negara kita dapat disusun secara demokratis. Mungkin dengan pemilihan umum itu, demikian dikatakan dalam maklumat, Pemerintah kita akan berubah, dan undang-undang dasar kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak. Sayangnya pemilihan umum 1 Februari 1946 itu tidak dapat dilaksanakan. Situasi dalam negeri memburuk akibat kedatangan tentara sekutu yang diboncengi pasukan Belanda. Perang Kemerdekaan berkecamuk, pusat pemerintahan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
Karena Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka UUD 1945 tetap berlaku, sehingga digantikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 27 Desember 1949. UUD inipun diganti lagi dengan UUD Sementara Tahun 1950, setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, dan kita kembali ke susunan Negara Kesatuan, tanggal 17 Agustus 1950. Pemilihan Umum 1955 telah menghasilkan terbentuknya Konstituante untuk menyusun UUD yang bersifat tetap. Namun majelis ini dibubarkan Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sebelum berhasil menyelesaikan tugasnya. Dekrit itu, dengan segala kontroversi yang terdapat di dalamnya, menegaskan berlakunya kembali UUD 1945. Jadi, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sampai tibanya era reformasi, sebenarnya tidak pernah terjadi perubahan undang-undang dasar. Apa yang terjadi ialah pergantian undang-undang dasar, dari yang satu ke yang lainnya.

Pendapat mengenai UUD 1945 harus diubah mengingat latar belakang historis penyusunanannya, maupun tuntutan perkembangan zaman, bukanlah pendapat yang populer di era sebelum reformasi. Pendapat yang dikembangkan pada masa itu ialah UUD 1945 tidak dapat diubah. Kalau ingin diubah harus melalui referendum, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR. Saya berpendapat bahwa TAP MPR itu menyalahi ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Pendapat Profesor Notonagoro ketika itu, juga dijadikan pegangan, bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah. Jika pembukaan diubah, maka akan terjadi pembubaran negara. Banyak negara di dunia ini yang mengubah seluruh konstitusinya, tanpa menyebabkan bubarnya negara itu. Saya berpendapat, negara kita ini baru bubar, jika kita mencabut teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Negara kita sudah ada sejak tanggal 17 Agustus 1945, tanpa bergantung kepada UUD 1945 yang baru disahkan sehari kemudian.

Ketidakinginan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 di zaman sebelum reformasi, bukanlah masalah hukum tata negara, tetapi masalah politik. Politik dapat menentukan diubah atau tidaknya UUD. Tentu perubahan itu dilakukan dengan cara-cara demokratis dan konstitusional. Di luar cara itu, adalah perubahan melalui revolusi. Jika cara ini ditempuh, maka sangat tergantung apakah tindakan itu dapat dipertahankan atau tidak. Jika berhasil, maka konstitusi itu akan diterima dan kemudian menjadi sah. Jika gagal, maka perubahan itu dengan sendirinya pula akan gagal. Mereka yang terlibat dalam revolusi yang berhasil, mungkin akan menjadi pahlawan. Sebaliknya kaum revolusioner yang gagal, mungkin akan dituduh sebagai pengkhianat.

Keinginan politik untuk mengubah UUD 1945 di era reformasi didorong oleh pengalaman-pengalaman politik selama menjalankan UUD itu dalam dua periode, yakni periode yang disebut sebagai Orde Lama (1959-1966) dan periode yang disebut sebagai Orde Baru (1966-1998). Seperti saya katakan di awal ceramah ini, UUD 1945 memang dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga mengandung segi-segi kelemahan, yang memungkinkan munculnya pemerintahan diktator, baik terang-terangan maupun terselubung, sebagaimana ditunjukkan baik pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan titik berat kekuasaan kepada Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat, meskipun disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaan seluruh rakyat, dalam kenyataannya susunan dan kedudukannya diserahkan untuk diatur dalam undang-undang.

Presiden Soekarno bahkan mengangkat seluruh anggota MPR tanpa proses Pemilu. Presiden Soeharto telah merekayasa undang-undang susunan dan kedudukan MPR, sehingga majelis itu tidak berdaya dalam mengawasi Presiden, dan bahkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal. UUD 1945 juga mengandung ketidakjelasan mengenai batas periode masa jabatan Presiden. MPRS pernah mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. MPR Orde Baru berkali-kali mengangkat Presiden Soeharto, sampai akhirnya, atas desakan berbagai pihak, menyatakan berhenti di era awal reformasi, tanggal 21 Mei 1998. Keinginan untuk menghindari kediktatoran, baik terbuka maupun terselubung, dan membangun pemerintahan yang demokratis, menjadi latar belakang yang penting yang mendorong proses perubahan UUD 1945 pada era reformasi.

Keinginan untuk menata ulang kedudukan lembaga-lembaga negara, agar terciptanya check and balance juga terasa begitu kuatnya. Demikian pula keinginan untuk memperjuangkan tegaknya hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah juga demikian menguat, sehingga kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah juga perlu diperkuat, untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Pada akhirnya, keinginan yang teguh untuk membangun kesejahteraan rakyat, yang telah lama menjadi harapan dan impian, terasa demikian menguat pada era reformasi. Itulah antara lain, latar belakang keinginan dan aspirasi yang mengiringi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perubahan itu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilu 1999, yang diikuti oleh partai-partai politik, baik lama maupun baru, yang ternyata tidak menghasilkan kekuatan mayoritas. Dalam situasi seperti itu, dapat dipahami jika perumusan pasal-pasal perubahan penuh dengan kompromi-kompromi politik, yang tidak selalu mudah dipahami dari sudut pandang hukum tata negara. Proses perubahan itu dipersiapkan oleh Panita Ad Hoc MPR, yang mencerminkan kekuatan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Akhinya terjadilah empat kali perubahan, dalam bentuk penambahan dan penghapusan ayat-ayat, namun secara keseluruhan, tetap terdiri atas 37 Pasal, yang secara keseluruhan, ternyata lebih banyak materi muatannya dari naskah sebelum dilakukan perubahan.

Meskipun terjadi empat kali perubahan, namun semua fraksi yang ada di MPR sejak awal telah menyepakati untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pikiran-pikiran dasar bernegara sebagaimana termaktub di dalamnya, tetap seperti semula. Namun implementasi pikiran-pikiran dasar itu ke dalam struktur ketatanegaraan, sebagaimana akan saya jelaskan nanti, memang cukup besar. Kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan ini, memang menunjukkan keinginan fraksi-fraksi untuk menghindari perdebatan yang bersifat filsafat dan ideologi, yang nampaknya memetik pelajaran dari sejarah perdebatan, baik dalam proses penyusunan UUD 1945 di masa pendudukan Jepang maupun perdebatan-perdebatan yang sama di Konstituante. Dua fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Bulan Bintang memang mengusulkan perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana teks Piagam Jakarta, khusus yang berkaitan dengan syariat Islam. Namun perubahan itu tidak mereka tujukan kepada Pembukaan sebagaimana kedudukan awal dari Piagam Jakarta. Usul perubahan itu kemudian mereka tarik, mengingat kemungkinan gagal memperoleh kesepakatan. Fraksi PBB menegaskan bahwa mereka menunda memperjuangkan amandemen Pasal 29 itu sampai tiba saat yang memungkinkan untuk memperjuangkannya.


B. PENGERTIAN PENDIDIKAN POLITIK
Kata politik sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang menakutkan, kotor dan harus dihindari, akibat dari pemahaman yang keliru tentang kata ini, serta trauma yang diwarisi oleh generasi muda berkaitan praktek-praktek palitik yang mengesankan perebutan kekuasaan semata dengan menghalalkan segala cara. Warga negara mau tidak mau sebagai warga sebuah negara yang nota bene adalah arganisasi politik besar, terlibat secara pasif maupun aktif. Agar partisipasi nyata warga dapat berjalan efektif, diperlukan pemahaman yang benar tentang politik, melalui pendidikan politik.
Pengertian
Pendidikan politik adalah upaya yang sadar, terencana, sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh bagi setiap warga negara dalam rangka membentuk warga negara yang baik (good citizen), yaitu warga negara yang melek politik (political literacy), memiliki kesadaran politik (political awareness), dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (political participation) secara cerdas dan bertanggung jawab.
Pendidikan politik merupakan sarana yang vital dalam pembentukan warga negara atau individu-individu dalam mendapatkan informasi, wawasan serta memahami politik dan peka terhadap gejala-gejala politik yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, warga negara diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap yang kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah dari masalah-masalah politik yang ada di sekitarnya. Dengan demikian pendidikan politik memberikan landasan yang kuat bagi proses demokrasi.
Pendidikan politik pada hakekatnya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban warganegara, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dalam membangun bangsa lewat projesi masing-masing. Peran perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan sangat .sentral mengingat mahasiswa yang menjadi suhyek sekaligus obyeknya adalah para pemuda yang beranjak dewasa dan disiapkan tidak saja profesional di bidangnya tetapi juga menjadi pemimpin masa depan. Pendidikan bahasa dan sastra asing, karena terkait dengan pemahaman budaya asing menjadi rawan bila tidak dibekali dengan pemahaman tentang bangsa dan negara sendiri. Selain itu pemahaman politik juga akan memperluas wawasan baik dari segi kosa kata juga dalam karier maupun komunikasi dengan bangsa lain.


C. TUJUAN PENDIDIKAN POLITIK
Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga Negara yang baik, yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga Negara. Dengan demikian, terwujudnya warga negara yang baik (good citizen) yaitu warga negara yang melek politik, memiliki kesadaran politik, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan tujuan utama dari pendidikanpolitik.
Tujuan pendidikan politik di setiap negara berbeda-beda. Hal ini terjadi karena landasan serta tujuan pelaksanaan pendidikan politik disesuaikan dengan dasar dan falsafah bangsa. Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan warga Negara. Sehingga tujuan pendidikan politik harus sejalan dengan penjabaran tujuan pendidikan nasional.

D. RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan Kewarganegaraan
Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga Negara.
e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

2. Pendidikan Politik
Ruang lingkup pendidikan politik meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. Politik Nasional
b. Politik Luar Negeri
c. Demokrasi dan HAM
d. Lembaga Politik
e. Kekuasaan Politik
f. Sistem Politik
g. Proses Politik
h. Sistem Kepartaian dan Pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Yuniarto dan Winarno Narmoatmojo, Implementasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Etika Politik dalam Pendidikan Politik, Universitas Sebelas Maret, Semarang, 2009.
Suteguh Yuwono, Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi, Siapa Takut?, Universitas Kristen Maranatha, Jakarta, 2003.
Universitas Gunadarma, Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, Warta Warga, Jakarta, Maret 2010, http://wartawarga.gunadarma.ac.id, diakses tanggal 25 April 2010.
Yusril Ihza Mahendra, Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2007.

Ideologi Warganegara

A. Pengertian Ideologi
Pada abad XVIII, Destutt de Tracy menggunakan kata ideologi untuk menunjuk pada suatu ilmu, yaitu sebagai analisis ilmiah dari pikiran manusia. Pada zaman Napoleon, kata ideologi mempunyai makna konotatif, yaitu cacian atau hinaan terhadap bawahannya yang suka berkhayal. Maka kata ideologi kemudian diartikan sebagai kumpulan ide atau pendapat yang abstrak (tidak realistis).
Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita; serta kata logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar.
Secara terminologi, banyak sekali rumusan tentang ideologi. Berikut ini beberapa pengertian lain dari ideologi, diantaranya :
a. Alfian mengungkapkan bahwa ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secar moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai kehidupan.
b. Notonagoro mengatakan bahwa ideologi dapat ditinjau dari dua pengertian, yaitu dalam arti luas ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai cita-cita negara. Sedangkan dalam arti sempit ideologi ialah cita-cita negara yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan negara.
c. Moerdiono berpendapat bahwa ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.
d. Di dalam Encyclopedia International disebutkan bahwa ideologi adalah system of ideas, and attitudes which underlie the way of live in a particular group, class, or society.
e. Laboratorium IKIP Malang merumuskan ideologi sebagai seperangkat nilai, ide, dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakan atau mewujudkannya.
Secara umum ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin atau ilmu yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Jenis-jenis Ideologi
1) Liberalisme
Inti pemikiran dalam konsep liberalisme adalah kebebasan individu. Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya. Liberalisme berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara.
Sistem pemerintahan dalam ideologi ini harus demokrasi.
2) Konservatisme
Inti pemikiran yang terkandung ialah memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang statis. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan manis mengenai kondisi kini dan masa lampau. Filsafatnya adalah bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Oleh karena itu, sebaiknya perubahan berlangsung tahap demi tahap, tanpa menggoncang struktur sosial politik dalam negara atau masyarakat yang bersangkutan. Landasan pemikirannya adalah bahwa pada dasarnya manusia lemah dan terdapat ‘evil instinct and desires’ dalam dirinya, karena itu perlu pola-pola pengendalian melalui peraturan yang ketat.
Sistem pemerintahannya boleh demokrasi ataupun otoriter.
3) Komunisme
Gelombang komunisme abad kedua puluh ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia yang didirikan oleh Lenin. Gerakan-gerakan komunisme international yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari partai tersebut.
Inti pemikirannya ialah perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara. Landasan pemikiran, yaitu penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak; analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada; berisi resep perbaikan untuk masa depan dan rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.
Sistem pemerintahan di negara komunis adalah otoriter.
4) Marxisme
Dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Perancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917.
Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh di atas dalam mengembangkan pemikirannya.
Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :
1. Filsafat dialectical and historical materialism;
2. Sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790);
3. Menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas.
Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesis (unification). Dalam hubungan ini Marx cenderung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang menandaskan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan sosial politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal baru.
5) Feminisme
Inti pemikiran ideologi ini ialah emansipasi wanita. Landasan pemikirannya bahwa wanita tidak hanya berkutat pada urusan wanita saja melainkan juga dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pria.
Sistem pemerintahannya demokrasi.
6) Sosialisme
Hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme adalah :
- Inti pemikiran : kolektivitas (kebersamaan, gotong royong).
- Filsafat : pemerataan dan kesederajatan bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalam berbagai hal.
- Landasan pemikiran : bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksanakan oleh negara.
- Sistem pemerintahan : demokrasi dan otoriter.
7) Fasisme
Semboyan fasisme adalah ‘Crediere, Obediere, Combattere’ (yakinlah, tunduklah, berjuanglah). Fasisme banyak kemiripan dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perlu bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat.
Ideologi ini berkembang di Italia pada tahun 1922-1943. Fasisme berhasil menyelamatkan Italia dari anarkisme dan komunisme, walaupun begitu pada kenyataanya bahwa fasisme telah menginjak-injak demokrasi dan hak asasi.
Inti pemikiran ideologi ini, yaitu negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Filsafatnya ialah rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan tidak diperlukan oleh rakyat. Landasan pemikiran, yaitu suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipegang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa bersama-sama pihak angkatan bersenjata.
8) Kapitalisme
Kapitalisme adalah bentuk sistem perekonomian individu. Filsafatnya, yaitu negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian, khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan. Landasan pemikirannya ialah kebebasan ekonomi yang bersifat perorangan pada instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian seluruh masyarakat. Sistem pemerintahan ideologi ini adalah demokrasi.
9) Demokrasi
Demokrasi artinya hukum untuk rakyat, oleh rakyat. Kata ini merupakan himpunan dari dua kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.
Inti pemikiran ideologi ini adalah kedaulatan ditangan rakyat. Menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu:
a. Dilihat dari pangkal tolak dan pertimbangan yang benar, bahwa sistem ini dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan bukan untuk kepentingan individu;
b. Unjustifikasi berbagai macam teori yang bersebrangan dengan prinsip demokrasi;
c. Opini umum dan pengaruhnya.
Landasan pemikiran bahwa rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau eksekutif.
10) Neoliberalisme
Inti pemikiran ideologi ini adalah mengembalikan kebebasan individu. Neoliberalisme sebagai perkembangan dari liberalisme. Landasan pemikirannya ialah setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti. Sistem pemerintahannya, yaitu demokrasi.

C. Fungsi Ideologi
Fungsi ideologi menurut beberapa pakar dibidangnya, antara lain :
 Menurut Cahyono (1986), ideologi berfungsi sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual.
 Setiardja (2001) berpendapat bahwa ideologi sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (founding fathers) dengan generasi muda.
 Hidayat (2001) mengungkapkan fungsi ideologi sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan.
Selain itu, fungsi ideologi bagi rakyat atau masyarakat suatu bangsa dan negara ialah sebagai berikut :
 Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya;
 Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukan tujuan dalam kehidupan manusia;
 Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya;
 Landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya;
 Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan;
 Pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak;
 Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompoknya atau negaranya.

D. Unsur-unsur Ideologi
Dalam ideologi terkandung beberapa unsur.
- Pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan.
- Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau preskripsi moral.
- Ketiga,ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
Pemahaman terhadap kenyataan tidak hanya bertujuan untuk membeerikan informasi saja, melainkan untuk dikerjakan, yaitu mentranformasi dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ideologi memuat suatu interpretasi, etika, dan retorika.
Ideologi memiliki kecenderungan untuk doktriner. Hal ini dikarenakan ideologi berorientasi pada tindakan atau perbuatan untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Meskipun kecenderungan doktriner tidak selalu bermakna negatif, kemungkinan ke arah itu selalu terbuka. Obsesi atau komitmen yang berlebihan terhadap ideologi, biasanya merangsang orang untuk berpersepsi, bersikap, dan bertingkah laku sangat doktriner.
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif tersebut, suatu ideologi harus mengandung tiga dimensi penting dalam dirinya, agar dapat memelihara relevansi yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Kehadiran ketiga dimensi tersebut saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat akan menjadikan ideologi bersifat kenyal dan tahan uji dari masa ke masa.
Ketiga ideologi tersebut adalah :
1) Dimensi realitas
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga masyarakat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai dasar ideologi tertanam dan berakar dalam masyarakat.
2) Dimensi idelisme
Suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa ,dan bernegara. Melalui idealisme yang terkandung dalam ideologi, suatu masyarakat atau bangsa akan mengetahui ke arah mana mereka akan membangun kehidupannya. Idealisme yang terkandung dalam ideologi hendaknya berisi harapan-harapan yang masuk akal dan bisa direalisasikan.
3) Dimensi fleksibilitas
Suatu ideologi harus memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa menghilangkan hakekat yang terkandung didalamnya. Melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru itu, ideologi tersebut akan dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakikatnya, sehingga ideologi tersebut beserta nilai-nilai dasarnya akan terus relevan dan komunikatif dengan masyarakat yang terus berkembang dan dinamis.

E. Makna Ideologi bagi Warga Negara
Ideologi pada hakikatnya adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan yang dialektis, sehingga menimbulkan pengaruh timbal balik yang terwujud dalam interaksi yang di satu pihak memacu ideologi semakin realistis dan dilain pihak mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi bukanlah sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah satu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya. Komitmen ini tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
Pandangan mengenai makna ideologi bagi bangsa dan negara pada dasarnya disandarkan kepada dua acuan yang berbeda bahkan bertentangan, yaitu ideologi dalam pengertian positif dan negatif. Dalam pengertian positif, ideologi dapat memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat. Namun dalam pengertian negatif, ideologi dikonotasikan dengan sifat yang totaliter.
Terlepas dari pandangan positif dan negatif, keberadaan ideologi sangat penting bagi suatu bangsa dan negara. Salah satu fungsi ideologi adalah membentuk identitas kelompok atau bangsa. Dengan kata lain, ideologi mempunyai fungsi untuk mempersatukan.